Papua Aktual

Belum lama Presiden diwawancarai oleh seorang wartawan BBC News Indonesia[1]. Wawancara ini menyentuh sejumlah isu yang hangat diangkat di Indonesia maupun di dunia internasional

Yayasan Putri Kerahiman Papua (Yapukepa) bersama kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura dan pihak Polres Jayapura, mengadakan konferensi pers, selasa 10/02/2020. Konferensi pers tersebut diadakan

Membincangkan Papua tidak pernah luput dari kompleksitas persoalan yang melilitnya. Kompleksitas itu meliputi persoalan politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, diskriminasi, militerisme dan berbagai ketimpangan sosial

Oleh: Theo van den Broek Belum ada tanda dari Pemerintah Pusat untuk menjawab serius permintaan supaya ‘kita duduk bersama dan bicara’. Persoalan di Papua

“Catatan Refleksi Pasca Penetapan Kasus Paniai sebagai Kasus Pelanggaran HAM Berat” Oleh: John NR Gobai   Pengadilan HAM di Papua Undang-Undang Otsus telah mengamanatkan pembentukan

Tujuh Tahanan Politk (TAPOL) Papua Bucthar Tabuni “Buchtar”, Agus Kossai “Agus”, Steven Itlai “Steven”, Ferry Kombo “Ferry”, Alexsander Gobai “Alex”, Hengky Hilapok “Hengky” dan

Koalisi Internasional untuk Papua mengeluarkan laporan HAM 2017-2019. Silahkan diunduh di link ini:    

Tim advokasi Papua meminta pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara arif dan bijaksana menghentikan proses peradilan yang dialami terdakwa MG. Kejaksaan Negeri Kab Jayawijaya mendakwa

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang menjadi Penasehat Hukum 7 Tapol Papua yang dipindahkan ke Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Kebijakan Mahkama Agung Republik

Judul “Papua Bukan Tanah Kosong” diangkat ke dalam buku ini untuk kembali menegaskan bahwa Tanah Papua memiliki sumber daya alam dan manusia yang harus