Sebuah Refleksi Oleh: Theo van den Broek Pemekaran DOB Provinsi di Tanah Papua menjadi 3 provinsi baru, disahkan secara resmi di DPR RI tanggal
Papua Aktual
Selayang Pandang pada 77 Tahun Dirgahayu NKRI di 2022: Sebuah Refleksi dalam Harap dan Doa
Dalam ‘hidup’ Organisasi, Latar Belakang dan Tujuan (selanjutnya, LB dan T) di/terbentuknya Organisasi (atau, apapun sebutannya) selalu menjadi ‘dasar pertama dan utama’ gerak organisasi
Ibu Guru Natalia: “Sudah Sepuluh Bulan Honor Kami Belum Dibayar”
“Honor kedua kami dari Agustus sampai Desember 2021 belum dibayarkan sampai hari ini. Kalau dihitung sampai saat ini di bulan April 2022, berarti sudah
Papua: Rekam & Refleksi Maret 2022
Selama bulan Maret ditandai eskalasi kekerasan. Dua peristiwa paling menonjol. Pertama aksi pembunuhan 8 tenaga teknis oleh TPNPB di Beoga, Kab Puncak (2/3), dan yang
Papua: Rekam & Refleksi, Januari 2022
“Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah dipaksa disetujui oleh Jakarta pada November 2021 tanpa mendengar dan mempertimbangkan suara dan tuntutan rakyat Papua dibawa 113 organisasi
Sepenggal Cerita dari Samenage, Yahukimo, Papua
Oleh Ibu Arie “Halawok.”Salam disertai dengan pelukan hangat. Itu adalah sambutan ketika kembali menjejakkan kaki kembali di kampung ini. Perjalanan dari bandara ke tempat
Papua: Rekam & Refleksi (November 2021) I
Kehilangan orang: yang masih sangat memprihatinkan juga adalah ‘gejala’ kehilangan orang. Dalam laporan lalu (1-15 Okt) kami sudah menyebutkan seorang, Sem Kobagau (Intan Jaya)
Papua: Kronik dan Refleksi (September 2021) II
Lembaga bantuan hukum diancam: ternyata para instansi yang membantu supaya hak-hak dasar setiap orang tetap diindahkan, perlu siap menerima ancaman. Kali ini gilirannya kantorLembaga
Papua: Kronik & Refleksi September 2021 Part I
Pengungsi di wilayah Maybrat: setelah pihak keamanan mulai mengejar para pelaku pembunuhan 4 prajurit di Kisor, sekitar 2.000 warga meninggal kampung halamannya dan melarikan
Papua: Kronik & Refleksi Oktober 2021
Belum adanya kesepakatan mengenai Kasus HAM Berat: ternyata sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)dan Kejaksaan Agung (Kejagung)mengenai kasus