“Ibarat tanaman, kalau waktu bertumbuh miring dan tidak diperbaiki maka akan terus bertumbuh miring. Tetapi kalau diperbaiki maka tanaman itu akan tumbuh lurus” Cerita
Publikasi
10 Besar Film Dokumenter Siap Memperebutkan tempat yang terbaik
Papuan Voices merupakan salah satu komunitas yang memproduksi film-film advokasi tentang kehidupan di Tanah Papua. Papuan Voices dibentuk pada tahun 2012 atas kerja sama
Pesan Paus Fransiskus: Berita Palsu dan Jurnalisme Perdamaian
Saudara dan Saudari yang terkasih, Komunikasi adalah bagian dari rencana Allah bagi kita dan jalan utama untuk menjalin persahabatan. Sebagai manusia kita diciptakan seturut
Kata-Kata Tentang Kita
Sebuah Refleksi Pagi ini, Jumat, 10 November 2017, saya menulis karena mendengar cerita dari seorang ibu guru tentang banjir dan air masuk dalam rumah
Papua Di Ambang Kehancuan: Report HAM Papua 2016
Situasi Hak Asasi Manusia Papua di berbagai bidang tetap memburuk. Beragam peristiwa kekerasan, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua terjadi pada
Kebijakan Land Swap Berpotensi Defortasi dari Aceh hingga Papua
Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis secara mendalam peta
Festival Film Papua Ke-II
Pada 7-9 Agustus 2018, Papuan Voices akan menggelar Festival Film Papua Ke-II di Kota Jayapura, Papua. Festival kali ini mengangkat thema “Masyarakat Adat Papua
Seruan Aksi Hari Masyarakat Adat Internasional
Negara bahkan mengancam masa depan masyarakat adat Papua dengan mengizinkan berbagai investasi untuk beroperasi. Menjadikan Papua sebagai daerah industri (industrialisasi) dan “pasar” bagi perusahaan
Honorer juga Punya Hak: Siaran Pers
Para Honorer seringkali menjadi kelompok yang diabaikan dari hak untuk mendapatkan kesejahteraan di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Hampir setiap tahun mereka bersuara untuk
Penghentian Operasi di Nduga: Siaran Pers
Jaringan Masyarakat Sipil di Jakarta bersama Jaringan Masyarakat Sipil di Tanah Papua mendesak agar Presiden membuka akses bagi tim independen (lembaga-lembaga HAM dan Jurnalis)