Kami berpandangan dan menilai kebijakan dan proyek PSN Merauke bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan merusak seluruh hidup kami. Lebih lengkapnya dapat dilihat di
Apakah ada Solusi terhadap PSN di Merauke dan di Papua?
Sebuah Catatan Pribadi Catatan ini adalah pandangan pribadi atas tanggung jawab pribadi seputar kontroversi atas Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua khususnya di Merauke.
Proyek Strategis Nasional: Dampaknya pada Masyarakat Adat dan Alam Papua
Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melaksanakan Seminar Nasional terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Selatan
Animasi: Saling Menguatkan dan Meneguhkan
“Ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk belajar dan mengetahui secara benar dan baik setuasi hak asasi manusia di Tanah Papua. Hal ini
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Segera Cabut SK Nomor 835 Tahun 2024
Siaran Pers “PT. Murni Nusantara Mandiri telah melakukan tindak pidana penggelapan tanah adat sebagaimana diatur pada Pasal 385 KUHP. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca
Siaran Pers: Kalian Rampas Tanah Adat Kami
“Kami sebagai masyarakat Adat secara sadar dan terbuka telah menolak Proyek berskala luas tersebut beroperasi di atas tanah adat kami.” Untuk lebih lengkapnya dapat
Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua
Judul di atas merupakan tema Rapat Pleno Dewan Adat ke XVII tahun 2024. Rapat pleno ini dilaksanakan di Sentani tepatnya di Balai Pelatihan Pertanian
Proyek Strategis Nasional di Merauke, Papua, Melibatkan Aparat Militer Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua
Siaran Pers “Masyarakat adat Maklew di Distrik Ilwayab, Tubang dan Okaba, secara terbuka di hadapan pejabat Gubernur Papua Selatan telah menyatakan menolak proyek cetak
Uskup Mandagi Mencintai Perusahaan Perampok Tanah Adat Papua
Pendahuluan Pernyataan dan sikap Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi dalam beberapa tahun belakanagan ini sangat jauh dari misi Ajaran Kristen Katolik di
Proyek Strategis Nasional di Wilayah Selatan Papua
Program pengembangan pangan dan energi menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada November 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menetapkan Proyek Strategis Nasional