Bupati Wempi Ngotot Drop Brimob, Aktivis: Lebih Baik Datangkan Guru dan Dokter

Aktivis pemuda dan mahasiswa asal Jayawijaya mengingatkan kepala daerah Kabupaten Jayawijaya tidak bertindak semena-mena, militerisasi wilayah tanpa memperhatikn pembangunan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat asli.

“Pembangunan Mako Brimob di Wamena bukan kebutuhan yang mendesak bagi rakyat,” ungkap Julianus Mawel, Koordinator Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (16/2/16).

Mawel menanggapi berita yang dirilis Jubi, Senin (15/2/16), tentang kebijakan Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo membangun Markas Komando Brigadir Mobil (Brimob) di Wamena. Kata Wetipo, kebijakan itu atas kesepakatan dengan seluruh lapisan masyarakat Jayawijaya.

“Suka tidak suka, mau tidak mau anggota Brimob harus kita tempatkan di sini paling lambat Mei. Brimob ini datang untuk menjamin keamanan masyarakat,” tegas Wetipo kepada media di Wamena.

Kata Mawel, kebutuhan mendesak masyarakat Jayawijaya saat ini, bukan soal keamanan melainkan soal ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat menantikan pemerintah menyediakan akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang memadai dan muda terjangkau dari semua lapisan masyarakat asli.

Karena itu, menurutnya, pemerintah memperhatikan sejumlah hak itu daripada mendrop pasukan keamanan. “Lebih baik datangkan guru dan dokter banyak-banyak ke wamena daripada Brimob. Datangkan dokter dan guru akan memberi manfaat sangat besar,” ungkapnya.

Katanya, dengan mendatangkan dokter sangat positif dan bisa mengukur harapan hidup masyarakat Jayawijaya ke depan. Kalau mendatangkan pasukan keamanan, masyarakat mulai gelisah, harapan hidup makin terancam dan pendek.

“Dokter-dokter bisa menjamin kesehatan masyarakat tetapi mendatangkan Brimob ini membuat masyarakat takut. Masyarakat ingat kekerasan fisik dan penembakan dari aparat sebelumnya,” tegasnya.

Di ruang dan waktu terpisah, Soleman Itlay, mahasiswa asal kabupaten Jayawijaya menilai kebijakan bupati menghadirkan Brimob di Wamena ini sangat sepihak dan terlalu ngotot. Karena, masyarakat Jayawijaya dari semua distrik telah menolak dalam aksi demo beberapa waktu lalu.

“Sangat aneh. Dia (Wempi Wetipo) mengatakan masyarakat setuju itu darimana. Keputusan ini sangat sepihak karena alasan kekerasan akibat Miras dan Curamor yang bisa ditangani tanpa menambah pasukan,” ungkapnya di Abepura, Kota Jayapura, Senin (15/2/2016).

Kalau alasannya kriminal, kata Itlay, pemerintah harus mengambil langkah-langkah supaya angka kriminal dapat dikurangi. Pemerintah atasi peredaran Miras, angka penggaguran. Karena itu penyebab kriminal, bukan hadirkan Brimob.

“Hadirkan Brimob itu tidak menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah pada masalah yang ada,” tegasnya.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *