Papua Butuh Lilin dan Suara Gembala

Sebuah Refleksi

Oleh: Soleman Italy

Nama Ahok dan Habib Rizieq belakangan ini naik daun. Hampir setiap hari, media masa selalu saja beritakan tentang mereka. Bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia bahkan di luar negeri termasuk Papua ikut bereaksi. Semua pemuka negara berupaya keras untuk meredam dinamika tersebut, tetapi sayangnya sulit mengatasi isu SARA yang sudah memecah belah sesama bangsa di tanah air. Semakin berat, karena pemimpin yang diharapkan akan memberikan rasa damai pun ikut menciptakan kebencian tidak langsung.

Isu SARA yang berkembang dewasa ini sudah menciptakan sentimen yang sangat luar biasa. Kampanye hidup kebhinekaan yang disodorkan pemerintah saat ini sama sekali tidak menyadarkan masyarakat guna hidup saling menghargai perbedaan. Dalam Tuhan boleh kita boleh bersaudara tetapi dalam ideologi sama sekali tidak bisa. Apalagi kita dipersatukan dengan buah-buah kejahatan, kekerasan, tipu daya, dan kepentingan semata.

Sebatang lilin saja kita tak sudi nyalahkan untuk mereka yang lemah, miskin, terpinggirkan dan meninggal karena timah panas. Untuk satu orang Ahok yang masih hidup, kita menderetkan lilin sepanjang jalan itu, sedih. Untuk Ahok kita berani bersuara tapi untuk mereka yang ditangkap, disiksa, dipukul dan dipenjarahkan rasanya berat. Untuk bubarkan gerakan HTI dan FPI kita berani bersuara, tapi untuk menyerukan keadilan dan perdamaian sulitnya minta ampun. Kita berani bicara selamatkan NKRI dan Pancasila tapi kita tak mampu dan berani selamatkan sesama yang terancam punah.

Suara Gembala

Dimanakah hati kita? Maaf, kita nyalahkan lilin karena keprihatinan dan kepedulian pada Ahok karena baru divonis 2 tahun penjara. Tetapi secara tidak langsung kita membuat sedih bagi saudara/i kita yang tengah merindukan keadilan hukum. Tidak mengapa itu juga kalau memang pilihan. Tetapi jangan lupa juga besok membangun kepedulian di sekitar kita. Kalau lilin untuk Ahok sudah, besok kita pasang untuk Theis Eluay, Agus Alua, Mako Tabuni, Arnol Ap, kematian siswa SMA di Paniai, dll.

Kita tidak bisa lagi mengharapkan gembala-gembala. Karena mereka bukan lagi menjadi penengah dalam terkaman malapetaka.  Bukan pula mecerahkan pesan damai untuk  umat (kita). Tapi malah gembala sendiri yang menerkam domba-dombanya, memprovokasi setiap basis komunitas gereja yang sudah tersebar luas. Kalau begini sangat keterlaluan. Gembala sendiri yang melakukan provokasi, lalu bagaimana bisa kita sebagai umatnya hidup rukun dan damai? Kalau begini bukan lagi kita sebut gembala yang baik, namanya pewarta penghianat yang tahunya mengorbankan umatnya.

Pantas tidak? Aksi selamatkan NKRI, Senin (15 Mei 2017) yang dipimpin oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) tidak bisa membedakan isu politik, agama, dan ketahanan nasional. Tanpa disadari PGGP mengajak umat di Papua untuk saling beradu domba baik diantara pribumi, dan pendatang. Bisa juga pendatang dengan pendatang dan pribumi dengan pribumi hanya untuk Indonesia dan Papua. Pemerintah pusat harus memberikan teguran kepada PGGP, karena menciptakan sentimen berskala besar bagi masyarakat Papua, tentunya bisa berpengaruh pada posisi NKRI dan Pancasila. Karena aksi  PGGP lalu sangat provokatif dan kontroversial.

Kenapa tidak bicara melalui satu forum baru dan organisasi yang sudah, dimana yang berbicara tentang Ahok? Tapi juga yang berbicara tentang keutuhan bangsa ini? Kenapa PGGP memprovokasi umat sampai di gereja-gereja? Kenapa sampai mengajak umat ikut aksi dalam homili, dan pengumuman di altar? Kenapa tidak mengajak umat melakukan aksi dalam homili dan pengumuman untuk kesejahteraan umum, terutama bagi mereka yang miskin, sakit, lemah, teraniaya, tertindas dan terpinggirkan?

Bukan berarti karena berkuasa atas umat jadi mereka menyerukan aksi damai secara terang benderang namun di dalamnya ada korban penindasan gereja yang terstruktur dan sistematis. Paling tidak bisa menghargai bukan umat tetapi ideologinya yang dimiliki umat masing-masing. Jangan hanya ingat satu kelompok yang berkuasa karena demi kertas serta kedudukan. Tapi juga berani merangkul yang berbeda dengan iman tapi juga ideologi.

Utamakan budaya malu karena tidak menyuarakan mereka yang lemah, sakit, teraniaya dan segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Biasakan malu bersuara bagi yang kuat dan yang memiliki segala sesuatu. Suara gembala harus netral. Kalau hanya berat satu pihak, tentu akan dipandang gembal tidak netral. Kalau hanya demikian lalu menyuarakan seperti aksi “15 Mei” sama saja gembala memperbudak umat yang ikut dan tidak ikut. Jangan sampai persekutuan dicap sebagai penjajah atau penghianat umat. Persekutuan yang diagung-agungkan kalau tidak salah bicara adalah persekutuan yang menyesatkan umat selanjutnya nanti disebut masyarakat.

Bukalah CCTV mahal yang dipasang dalam gereja. Mintalah kaki tangan pelayan umat untuk memutar kembali. Lihatlah reaksi umat ketika seruan aksi “SELAMATKAN INDONESIA DAN PANCASILA” dibacakan di altar pengumuman. Pembacaan surat bernomor 115/2017/I,3 itu tidak sekedar memberitahukan umat. Seruan aksi “15 Mei” itu sangat MELUKAI HATI. Tanyakan penyambung lidah dan mata, apakah ada yang menangis atau tidak. Segala yang tak bernafas telah menjadi saksi bisu ketika kepala tunduk dibawah jubah.

Pantaskah PGGP menyerukan dan menjadi penanggung jawab aksi untuk bubarkan HTI, dan FPI juga bebaskan Ahok? PGGP tidak mampu mendorong dan mengakomodir perbedaan pandangan untuk menjadi satu kebhinekaan di pangkuan pertiwi. Kenapa PGGP menjadi persekutuan sandungan bagi semua kelompok di Papua? Kalau turun beraksi seperti ini PGGP tidak mampu merangkul perbedaan. Tahu diri, HTI dan FPI itu bukan musuh. Musuh terbesar di Papua adalah kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang  berujung pada pemusnahan umat Tuhan.

Apa kata Orang Asli Papua dan saudara-saudara pendatang yang mencintai tanah dan manusia Papua? Silahkan baca komentar berikut.

“Papua butuh suara gembala untuk pelanggaran HAM. Masyarakat merindukan sosok pemimpin atau gembala seperti Ahok. Boleh kita keluar tapi jangan lupa menoleh ke masalah belakang. Kalau bubarkan HTI dan FPI dari pememimpin gereja itu tidak pantas. Kenapa tidak dibuat satu forum? Tapi ingat HTI dan FPI itu bukan musuh kita.”, Rido Namuaron, pemuda asal GKI di Tanah Papua.

 “Kenapa Uskup Jayapura memanfaatkan PGGP untuk membawah isu selamatkan NKRI, Ahok, HTI dan FPI? Kenapa Uskup Jayapura selaku ketua PGGP tidak bicara kekerasan dan kejahatan tidak menyuarakan ini? Sebagai umat Katolik Pribumi dan Pengurus OMK saya merasa, Uskup tidak bijak dalam menyuarakan dan memimpin aksi kemarin. Uskup tidak berhati”, Hengky Hilapok, Wakil Ketua I OMK Paroki Sang Penebus Sentani.

“Gereja memancing di air yang keruh. Aksi “155” melukai hati dan membuat menangis bumi Papua. Keheranan saya makin bertambah saat nama saya tiba-tiba dicaplok di surat edaran sebagai salah satu korlap delegasi dari PMKRI. Saya sedang mencari siapa dibalik pencaplokan nama saya. Surat edaran itu sama saja memperpanjang ketidakpercayaan umat pribumi terhadap keberpihakan gereja. Saat ketidakadilan ditanah ini terjadi (pembunuhan,, pemusnahan, pelanggaran HAM dan lain-lain) gereja terkesan tidak terlalu peduli”, Kurnia Patma, Sekertaris Jenderal PMKRI St. Efrem Cabang Jayapura.

“Apa yang terjadi kemarin itu menegaskan bagaimana sebenarnya sikap gereja terhadap persoalan orang Papua selama ini. Kalau ada pelanggran hak orang Papua, satu dua gereja saja yang bunyi. Itupun tidak tahu apakah didukung oleh Uskup beserta pater-parer, ketua sinode dan pendeta-pendetanya atau tidak. Giliran Ahok, NKRI, HTI, FPI dan lain-lain, bapa Uskup dan pendeta turun dengan kekuatan penuh ke jalan. Isi pernyataan dan sologan-sologan aksinya juga sama sekali tidak sensitif dengan masalah yang tiap hari dihadapi orang Papua”, Asrida Elisabeth.

“Aksi PGGP kemarin memang menuai pro dan kontra, namun bagi saya aksi kemarin tentang Ahok itu sangat buang-buang waktu. Secara khusus Ahok ini tidak pernah bekerja dimana sekali bagi orang Papua. Jika memang itu tentang keadilan, kenapa tidak angkat masalah-masalah di Papua saja. Untuk bubarkan HTI dan FPI saya setuju. HTI danFPI nanti akan menekan pribumi yang mayoritasnya  kaum kristiani”, Gabriela Nadya.

“Papua ini masalah sangat banyak. Banyak masalah juga yang belum selesai dari segala aspek terutama pendidikan dan kesehatan. Contonya kasus kesehatan di Korowai dan pendidikan. Lebih baik kita fokus dan suarakan masalah yang ada disini dari pada sibuk bicara masalah di luar Papua. Saya akui Ahok hebat. Kita mengambil hal-hal baik dari dia untuk membangun Papua. Pemerintah di Papua mampu melihat aksi bakar lilin masyarakat untuk Ahok. Harus ada pemimpin Papua seperti Ahok”, Tommy Biggs.

“Lalu bagaimana dengan keprihatinan Uskup dan PGGP terhadap Agus Alua, Theis Eluay, Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Arnol Ap, Robet Jitmau dan aktivis Papua yang selama ini ditangkap oleh aparat militer?”, Roberto Willy Diap.

“Kenapa selama ini Uskup dan PGGP tidak bicara atau memimpin aksi ketika orang Papua ditembak, dibunuh dan dimarjinalisasi diatas tanah leluhur Papua? Bukannya Uskup dan PGGP ikut memperpanjang penderitaan dan kesakitan tanah Papua?”, Frederika Korain.

“Selaku ketua BEM Uncen sangat merasa aneh dengan aksi kemarin. PGGP menyuarahkan isu-isu di luar dari pada masalah-masalah urgent di tanah Papua. Ada apa PGGP membawah isu Ahok dalam aksi selamatkan NKRI? Aksi kemarin itu, kami amati ada 1 Uskup dan 5 Pendeta yang menjadi penanggung jawab aksi. Pertanyaannya, apakah ini menjadi tupoksi Uskup dan para Pendeta?”, Paskalis Boma, Ketua BEM UNCEN.

“Ahok bukan seorang Pendeta atau umat TUHAN yang menjadi korban dalam melayani umat dari sisi gereja. Jadi semua gereja di Papua khusus PGGP ikut ambil andil dalam politik praktis. PGGP seharusnya menyelamatkan umat, bukan negara. Jika pemimpin gereja menganggap umat bagian dari manusia. Aksi yang dimediasi PGGP kamarin, menunjukkan gereja ikut mendukung kejahatan negara dalam sebuah permainan politik”, Harun Rumabarar.

“Aksi kemarin bukan ekspresi pro NKRI. Itu titipan saja. Ekspresi itu lebih pada bersolidaritas. Sebagai sesame minoritas Kristen yang dizolimi oleh hukum Indonesia. Pesan Pancasila dan NKRI membonceng sentiment peduli serius di rakyat”, Zely Ariene.

“Aksi PGGP bertolak belakang dengan ideologi kami orang Papua.Selama ini hanya gereja yang kami percaya. Tapi kami tidak percaya PGGP lagi. PGGP harus benahi kembali”, Safnath Nekwek, pemuda dari GJRP.

“PGGP jangan lakukan aksi hanya untuk bela NKRI. Tapi juga menjangkau ke semua orang Papua dan non Papua yang belum dijangkau baik pemerintah dan PGGP sendiri. PGGP sebagai organisasi persekutuan jangan membawah isu yang memecah bela umat Tuhan di tanah ini”, Nyonky Olua dari pemuda GPDI.

 Penulis adalah Anggota Aktif PMKRI St. Efrem Jayapura