Tindakan pembunuhan seperti ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Namun, kami juga menyadari bahwa akar permasalahan dari konflik yang berkepanjangan ini jauh
Laporan
Press Release: Indonesian Civil Society Organizations Urge the European Union to Consider the Deforestation Crisis in Papua in the EUDR Benchmarking System.
Twenty-two Indonesian civil society organizations have sent a letter to European Union Commissioners to express their concerns over the worsening condition of Papua’s rainforests.
Tolak RUU TNI
Oleh Made Supriatma Kaum #OtakKampungan Harus Menolak RUU TNI: Saat ini, DPR sedang membahas revisi UU No. 34/2004 tentang TNI. Jika lolos, revisi UU
Solidaritas Merauke
“Kami kehilangan jati diri, tempat-tempat suci kami. Kami mengalami diskriminasi, kerja paksa, kekerasan fisik, intimidasi dan kriminalisasi.” Lebih lengkapnya dapat diunduh dan dibaca di
Seri Memoria Passionis No. 43, Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus: Analisis, Kronik, dan Rekomendasi Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2024
Papua, dengan segala kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya,terus menjadi sorotan dalam konteks pembangunan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tahun 2024 menyajikan tantangan-tantangan
Situasi HAM Papua Harus Disampaikan secara Menyeluruh Ke Publik di Luar Papua
“Kami punya kewajiban moral sebagai salah satu lembaga Gereja Katolik di Tanah Papua untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh terkait situasi hak asasi manusia” Begitulah
“Kembalikan Marwah Demokrasi dan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Reformasi 1998 telah mengembalikan marwah demokrasi, yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan keterlibatan alat negara di dalamnya, ke dalam sistem
Tanggapan Teologis terhadap Persoalan Penambangan di NTT
oleh Uskup Keuskupan Agung Ende Mgr. Paul Budi Klede SVD Apakah upaya untuk mempromosikan dimensi lingkungan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan bersama? Apakah ekoteologi bertentangan
Siaran Pers: Situasi Kemanusiaan Darurat di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang
Pernyataan resmi dari Satgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 yang menyatakan bahwa tidak ada pengungsian massal di Distrik Oksop, Pegunungan Bintang, Papua bertentangan dengan
Proyek Strategis Nasional Menggerus Hak Orang Asli Papua
Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan landgrabbing atas nama swasembada pangan dan energi. Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh dan dibaca di sini.