Seri Memoria Passionis No.43 Melihat Situasi Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2024 Pada tahun 2024, Tanah Papua masih menghadapi serangkaian tantangan yang sangat kompleks;
Publikasi
The Solidarity of Humanitarian Activists in Addressing the Humanitarian Crisis in Papua: Understanding the Role of the Subject through the Lens of J.B. Metz’s Political Theology
By Maximilian Boas Pegan, Frans Guna Langkeru, Ignasius Ngari, Fransesco Agnes Ranubaya. The humanitarian crisis in Papua, Indonesia, persists due to ongoing tensions between
Siaran Pers: Respon Masyarakat Sipil Mengenai Proyek Strategis Nasional Merauke
Sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Special Procedure Mechanism) menyurati pemerintah Indonesia maupun perusahaan PT Global Papua Abadi yang terlibat dalam Proyek strategis Nasional
Pernyataan Publik: Tragedi Kemanusiaan di Yahukimo: Seruan untuk Menghentikan Kekerasan di Tanah Papua
Tindakan pembunuhan seperti ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Namun, kami juga menyadari bahwa akar permasalahan dari konflik yang berkepanjangan ini jauh
Screening Film ‘Pulang Ke Yobeh’
“Judul film ‘Pulang ke Yobeh’ sudah sangat tepat menggambarkan situasi kami anak muda Papua saat ini. Saya harus kembali ke kampung saya, Kampung Yobeh
Press Release: Indonesian Civil Society Organizations Urge the European Union to Consider the Deforestation Crisis in Papua in the EUDR Benchmarking System.
Twenty-two Indonesian civil society organizations have sent a letter to European Union Commissioners to express their concerns over the worsening condition of Papua’s rainforests.
Tolak RUU TNI
Oleh Made Supriatma Kaum #OtakKampungan Harus Menolak RUU TNI: Saat ini, DPR sedang membahas revisi UU No. 34/2004 tentang TNI. Jika lolos, revisi UU
Solidaritas Merauke
“Kami kehilangan jati diri, tempat-tempat suci kami. Kami mengalami diskriminasi, kerja paksa, kekerasan fisik, intimidasi dan kriminalisasi.” Lebih lengkapnya dapat diunduh dan dibaca di
Situasi HAM Papua Harus Disampaikan secara Menyeluruh Ke Publik di Luar Papua
“Kami punya kewajiban moral sebagai salah satu lembaga Gereja Katolik di Tanah Papua untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh terkait situasi hak asasi manusia” Begitulah
“Kembalikan Marwah Demokrasi dan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Reformasi 1998 telah mengembalikan marwah demokrasi, yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan keterlibatan alat negara di dalamnya, ke dalam sistem